Situs Tosora dan Krisis Identitas Generasi Muda Wajo: Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Di Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, berdiri reruntuhan yang dulu menjadi jantung Kerajaan Wajo. Yang tersisa dari bangunan itu kini hanya pondasi batu dan satu mihrab yang masih berdiri. Namun yang lebih mengkhawatirkan bukan sekadar bangunannya yang runtuh, melainkan seberapa banyak generasi muda Wajo hari ini yang bahkan tidak tahu bahwa tempat itu pernah menjadi pusat pemerintahan leluhur mereka.

Tosora bukan situs biasa. Selama hampir dua abad, kawasan ini adalah ibu kota Kerajaan Wajo, tempat lahirnya kebijakan, tempat berlabuhnya kapal dagang, dan tempat Islam pertama kali berakar kuat di tanah Wajo. Ketika Hari Jadi Wajo diperingati setiap tahun, publik lebih sering disuguhi seremoni resmi dan narasi kebanggaan sesaat, sementara akar sejarah yang membuat Wajo layak dirayakan justru dibiarkan lapuk di lapangan. Tulisan ini mencoba menautkan dua hal yang jarang dibicarakan bersamaan: kondisi nyata warisan Tosora, dan krisis identitas yang diam-diam menjalar di kalangan generasi muda Wajo.

Sebelum Sengkang menjadi ibu kota Kabupaten Wajo seperti sekarang, Tosora lebih dulu memegang peran itu selama masa kejayaan kerajaan. Letaknya strategis, dikelilingi lima danau kecil yang terhubung dengan Sungai Walannae, sehingga kapal dagang bisa langsung merapat ke pusat kota melalui jalur air. Kombinasi lahan pertanian subur, akses laut, dan pertahanan alami dari danau membuat para penguasa Wajo memilih Tosora sebagai pusat pemerintahan sejak abad ke-16 hingga ke-19.

Jejak kejayaan itu masih bisa dilacak dari sisa-sisa bangunannya. Ada benteng pertahanan seluas sekitar seratus hektare yang mulai dibangun pada masa Arung Matoa La Tenrilai To Uddamang dan dirampungkan pada era penerusnya, sebagai respons atas ancaman dari koalisi Bone dan VOC. Ada pula Masjid Tua Tosora, yang dibangun pada 1621 oleh Arung Matoa La Pakallongi To Allinrungi. Masjid ini bukan sekadar rumah ibadah pertama di Wajo, tetapi juga simbol bahwa Islam sudah mengakar kuat di sana sejak awal abad ke-17, menyusul masuknya agama tersebut secara resmi ke istana Wajo pada masa Arung Matoa Lasangkuru Patau, yang bergelar Sultan Abdurrahman.

Di kompleks yang sama, tersimpan pula makam Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, ulama yang dalam tradisi lokal diyakini sebagai leluhur dari sejumlah tokoh Wali Songo penyebar Islam di Jawa. Fakta ini semestinya membuat Tosora dikenal luas, bukan hanya sebagai situs kerajaan Bugis, tetapi sebagai simpul penting dalam jaringan penyebaran Islam di Nusantara. Namun berapa banyak anak muda Wajo yang mengetahui hal ini dari sekolah, keluarga, atau bahkan dari organisasi kedaerahan mereka sendiri?

Kondisi Tosora hari ini jauh dari kata terawat. Sejumlah kompleks makam kuno yang dulu masih bisa diidentifikasi dengan jelas kini sebagian hilang, karena batu nisan dan jiratnya dipakai warga sebagai bahan membangun jalan, jembatan, hingga rumah. Permukiman penduduk yang terus meluas turut menggerus area situs yang sebelumnya lapang. Bahkan jalur air yang dulu menghubungkan Tosora dengan Sengkang lewat danau-danau di sekitarnya sudah tidak bisa dilalui lagi sejak awal 1990-an, karena kanal penghubungnya diputus dan danau-danau tersebut mengering, lalu dijadikan area persawahan oleh warga sekitar.

Bukan hanya faktor alam yang menggerus situs ini, melainkan juga aktivitas manusia yang berlangsung tanpa kesadaran akan nilai historisnya. DPRD Wajo sendiri pernah menyoroti kondisi ini secara terbuka, menyebut sejumlah situs seperti Mushallah tua, Geddongnge, dan Allangkanangge di Tosora sudah dalam kondisi memprihatinkan akibat aktivitas warga di sekitarnya, dan mendesak agar rancangan peraturan daerah tentang cagar budaya segera disahkan agar ada payung hukum yang jelas untuk melindungi kawasan tersebut.

Ironisnya, kerusakan ini terjadi bukan karena warga sekitar bermaksud jahat, melainkan karena situs itu tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang berharga dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ketika sebuah reruntuhan tidak lagi punya makna emosional bagi masyarakat di sekitarnya, ia dengan mudah diperlakukan sebagai lahan kosong biasa. Di titik inilah persoalan pelestarian fisik bertemu dengan persoalan yang lebih dalam: krisis identitas kolektif.

Krisis identitas yang dimaksud di sini bukan soal generasi muda Wajo lupa dari mana asal mereka secara administratif. Hampir semua tahu mereka berasal dari Wajo, tahu nama kecamatannya, bahkan hafal logat Bugis Wajo yang khas. Yang mulai hilang adalah pemahaman tentang apa yang membuat Wajo berbeda dan berharga: filosofi hidup, jejak sejarah, dan nilai-nilai yang diwariskan leluhur mereka.

Berapa banyak mahasiswa Wajo yang merantau ke kota besar dan bisa menjelaskan dengan percaya diri siapa itu La Tenri Bali, bagaimana Wajo pernah menjadi kerajaan yang disegani karena sistem musyawarahnya, atau mengapa semboyan seperti "Yassiwajori" begitu dijunjung tinggi? Sebagian besar hanya mengenalnya sebagai slogan yang muncul di baliho setiap Hari Jadi Wajo, tanpa benar-benar memahami makna dan konteks historisnya. Aksara lontara, naskah kuno yang menjadi identitas literasi masyarakat Bugis, pun kini lebih banyak dikenal sebagai motif dekoratif ketimbang sistem tulisan yang benar-benar dipahami dan digunakan.

Penting untuk tidak buru-buru menyalahkan generasi muda dalam persoalan ini. Krisis identitas semacam ini biasanya lahir dari kombinasi beberapa faktor struktural. Kurikulum pendidikan formal jarang mengangkat sejarah lokal secara mendalam, sehingga generasi muda lebih akrab dengan sejarah nasional yang seragam ketimbang sejarah daerah mereka sendiri. Informasi tentang situs seperti Tosora juga tidak mudah diakses dalam bentuk yang menarik dan relevan bagi anak muda, kalah jauh dibanding derasnya konten hiburan yang mereka konsumsi setiap hari.

Ditambah lagi, situs sejarah yang tidak terawat secara fisik otomatis kehilangan daya tariknya sebagai destinasi belajar. Sulit mengharapkan seorang mahasiswa tertarik berkunjung dan merasa bangga, jika yang ia temui di lapangan hanyalah reruntuhan tanpa penjelasan memadai, tanpa pengelolaan yang layak, dan tanpa narasi yang menghubungkan masa lalu dengan kehidupannya hari ini. Krisis identitas ini, dengan kata lain, adalah akibat, bukan penyebab.

Setiap tahun, Hari Jadi Wajo diperingati dengan rapat paripurna, sambutan pejabat, dan berbagai bantuan pembangunan yang diserahkan secara simbolis. Semua itu penting sebagai bentuk penghormatan kepada sejarah dan dorongan pembangunan daerah. Namun perayaan tahunan semacam ini akan kehilangan maknanya jika tidak dibarengi dengan upaya menjaga fondasi sejarah yang menjadi alasan perayaan itu ada.

Di sinilah mahasiswa dan organisasi kedaerahan seperti Hipermawa punya ruang untuk berperan lebih jauh, bukan sekadar menjadi wadah silaturahmi warga Wajo perantauan. Dokumentasi digital tentang situs-situs bersejarah Wajo, konten edukatif tentang filosofi dan sejarah lokal, kunjungan dan kajian lapangan ke Tosora, hingga advokasi bersama pemerintah daerah untuk mempercepat pengesahan peraturan daerah tentang cagar budaya, semuanya adalah langkah konkret yang bisa diambil tanpa menunggu inisiatif dari pihak lain.

Kolaborasi dengan pihak yang lebih berkompeten, seperti Balai Arkeologi Sulawesi Selatan atau pemerintah Desa Tosora, juga bisa membuka jalan bagi program pelestarian yang lebih terarah, mulai dari penataan kawasan hingga edukasi masyarakat sekitar situs agar tidak lagi memandang reruntuhan itu sebagai lahan kosong.

Tosora mengajarkan sesuatu yang sederhana namun mudah dilupakan: sebuah daerah tidak dibentuk oleh batas administratif semata, melainkan oleh ingatan kolektif tentang dari mana ia berasal. Selama reruntuhan di Tosora terus tergerus tanpa perlawanan, dan selama generasi muda Wajo terus tumbuh tanpa mengenal akar sejarahnya sendiri, identitas kewajoan akan makin menipis menjadi sekadar label di kartu identitas.

Momentum Hari Jadi Wajo semestinya menjadi pengingat, bukan hanya perayaan. Bagi mahasiswa, pelajar, dan siapa pun yang menyandang identitas sebagai orang Wajo, sudah saatnya bertanya lebih jujur: sejauh mana kita benar-benar mengenal daerah yang selama ini kita banggakan? Menjaga Tosora dan warisan lain di Wajo bukan tugas pemerintah semata. Ia dimulai dari langkah sederhana, seperti mempelajari sejarahnya, mengunjungi situsnya, membagikan ceritanya, dan mendorong agar generasi berikutnya tidak tumbuh dengan kekosongan yang sama.

Bagikan Artikel ini